FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.42/DSN-MUI/V/2004

kartu

kartu kredit

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.42/DSN-MUI/V/2004

TENTANG SYARIAH CHARGE CARD

DALAM PANDANGAN YURISPRUDENSI

A.   Pendahuluan

 

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia dimuka bumi. Aturan-aturan itu dengan indah dicantumkan dalam Kitab Suci  Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan Sunnahnya.  Dengan demikian, tidak ada satu sisipun dari kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik  masalah ibadah maupun muamalah.

Salah satu masalah muamalah yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam adalah masalah ekonomi. Sebagai agama yang sempurna, maka seyogyanya Islam dapat memberikan pedoman hidup secara menyeluruh bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Begitu banyak firman Allah yang diturunkan untuk mengatur manusia tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh Allah SWT adalah masalah Riba, sebagaimana firmannya:

” ….. dan  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…..” (Al Baqarah (2) :275)

 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan muamalah dibidang ekonomi, seorang muslim harus menghindari praktek-praktek ribawi.

Namun terkadang, ada kalanya terdapat praktek-praktek muamalah yang dinilai oleh sebagian pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah namun pihak lain dianggap sesuai dengan syariah dan telah dikeluarkan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan muamalah dibidang ekonomi dengan menggunakan charge card.

B.   Pembahasan

Pengertian Charge Card

Secara etimologis, charge Card terdiri dari dua suku kata yaitu:

  1. Chartes, χάρτης (a sheet (‘chart’) of writing-material (as to be scribbled over))[1] sepotong material yang tertera tulisan.
  2. Charge adalah ongkos muatan, harga  [2]

Dengan demikian, secara bahasa, Charge Card dapat diartikan sebagai sebuah potongan material kecil yang bertulisan yang digunakan untuk proses tertentu yang dengannya dibebankan biaya/harga tertentu.

MUI dalam fatwanya menambahkan kata Syariah didepannya sehingga menjadi Syariah Charge Card  yang diartikan sebagai sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar  atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.

Perbedaan Charge Card dengan Credit Card

Perbedaan antara Syariah Charge Card dengan Kredit Card  yaitu terletak pada penggunaan kata Charge dan Credit. Kata Credit  berasal dari bahasa Latin “Credere’ yang berarti loan, debt, what is lent atau “creditum”  yang berarti  berati lend to, make loans, give credit; trust, entrust; commit[3]. Sedangkan kata Charge yang berarti ongkos muatan , harga.

Dengan demikian, dari pengertian secara bahasa sudah jelas bahwa Charge Card berbeda dengan Credit Card. Jika Charge Card adalah bukan bersifat memberi pinjaman namun hanya memberi suatu jasa dengan dibebankan ongkos/imbalan seharga tertentu. Sedangkan Credit Card adalah bersifat memberi pinjaman yang didasarkan pada kepercayaan.

Namun demikian, menurut terminology seringkali Charge Card disamakan dengan Credit Card.  Prof.Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi dalam jurnal yang berjudul Hukum Kartu Kredit Dalam Jual Beli[4] menganggap Charge Card sebagai salah satu varian dari Credit Card yaitu kartu kredit yang tidak dapat diperbaharui. Adapun varian lainnya adalah Revolving Credit Card  yaitu kartu kredit yang dapat diperbaharui.

Lebih rinci dalam jurnalnya, Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi mengungkapkan bahwa yang menonjol dari charge card adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara leng-kap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlam-batan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

Sedangkan pada Credit Card Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikut-nya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

C.   Konsep Syariah Chage Card  menurut Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004.

Berdasarkan fatwa MUI No.42/SDN-MUI/V/2004, akad yang digunakan pada produk Syariah Charge Card adalah sebagai berikut:

  1. Untuk transaksi pemegang kartu melalui merchant, akad yang digunakan adalah akad kafalah wal ijarah.
  2. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad qard wal ijarah.

Selain itu, dalam fatwa tersebut juga diatur ketentuan dan batasan syariah yaitu:

  1. Tidak boleh menimbulkan riba.
  2. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
  3. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.
  4. Tidak mengakibatkan utang yang tak pernah lunas.
  5. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

Adapun mengenai fee yang dibebankan kepada pemegang kartu terdiri dari:

  1. Iuran Keanggotaan (membership)

Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin pengunaan fasilitas kartu

  1. Merchant Fee (ujrah)

Penerbit kartu boleh mengambil fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan, pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al dayn)

  1. Fee Penarikan Uang Tunai

Penerbit kartu boleh mengambil fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Selain itu, Penerbit Kartu dapat mengenakan Denda Keterlambatan pembayaran (late Charge), dan Denda karena melampaui pagu (overlimit charge) tanpa seizin Penerbit Kartu. Dana yang berasal dari denda tersebut diakui sebagai dana sosial.

D.   Landasan Syariah yang Digunakan

Dalam fatwa tersebut, MUI menggunakan sejumlah Ayat Alqur’an, Hadist dan Pendapat Fuqaha sebagai landasan syariah dalam memberikan fatwa halal penggunaan Syaria Charge Card.

  1. Penggunaan prinsip Kafalah (penjaminan)  dalam transaksi charge card disandarkan pada dalil:
  2. Hadis Nabi Riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa;

telah dihadapkan kepada rasulullah saw jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya; ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Sahabat menjawab; ‘Tidak’ Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya; ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Mereka menjawab; ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata. ‘Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkannya jenazah itu

  1. Hadis Nabi riwayatkan Abu Daud, Trimizi dan Ibn Hibban:

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung).”

  1. Pendapat Fuqaha; antara lain dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid II:201-202:

“(Hal yang dijamin) yaitu utang (disiyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban … (Qaul qadim —Imam al-Syafi’i —  menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat. – kebutuhan orang –terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.

Hadis nabi dan pendapat fuqaha tersebut diatas, menjadi sandaran MUI dalam  penggunaan akad Kafalah dalam transaksi Syariah Cahrge Card.

  1. Penggunaan Prinsip Ijarah disandarkan pada dalil:
  2. QS. Yusuf (12):72:

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja: dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

  1. Hadis Nabi riwayat  Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

  1. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w, bersabda:

“Barang siapa mempekerjakan  pekerja, beritahukanlah upahnya”

Selain itu, MUI juga menggunakan sejumlah dalil-dalil sebagai landasan dalam memberikan ketentuan batasan syariah dalam penggunaan Syariah Charge Card diantara :

  • QS. Al-Furqan (25):67:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah diantara yang demikian”

  • QS, AL-Isra’ (17):26-27:

“ … Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”

Kedua ayat tersebut diatas, jelas sekali terlihat bahwa Allah melarang umat islam untuk membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dan melakukan pemborosan karena hal tersebut merupakan sifat syaitan. Oleh karena itu, dalam produk Syariah Charge Card diharuskan adanya penetapan pagu untuk menghindari adanya penggunaan secara berlebihan.

Adapun batasan syariah yang lain yang tertuang dalam fatwa MUI mengenai Syariah Charge Card adalah tidak boleh menimbulkan riba dan melakukan transaksi atas barang-barang yang haram dan maksiat. Ketentuan ini disandarkan pada dalil  QS. Al-Baqarah (2):275:

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang  yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

 

 

 

Didalam fatwa ini, juga terdapat penggunaan Kaidah Fiqih diantaranya:

  1. 1.     “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”
  2. 2.     “Keperluan dapat menduduki posisi darurat”

Dari dalil-dalil yang digunakan diatas, jelas sekali bahwa penggunaan syariah charge card sesuai dengan syariah.

  1. E.    Kelemahan Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card

 

Atas fatwa yang dikeluarkan oleh SDN mengenai Syariah Charge Card terdapat kelemahan yang akan mengaburkan penerapan prinsip syariah atas produk tersebut yaitu dimungkinkannya pemakaian melampaui pagu (overlimit). Dengan dibolehkannya penerbit kartu mengenakan biaya dengan karena melampaui pagu, berarti memberi ruang baru penerbit kartu untuk menerapkan sistem teknologi penggunaan syariah charge card yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi yang nilainya melebihi pagu yang telah disepakati. Ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan “tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) . Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dalil Al-Qur’an Surah Al-Furqan (67) dan AL-Isra’ 26-27, yang secara tegas melarang manusia dari perbuatan pemborosan atau menghambur-hamburkan harta.

  1. F.    Penutup

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa syariah charge card sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan dan batasan:

  1. Tidak boleh menimbulkan riba
    1. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
    2. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.

Namun demikian, dalam fatwa yang ditetapkan oleh DSN tersebut diatas, terdapat celah yang memungkinkan penerbit syariah charge card  melakukan ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti adanya transaksi yang berlebihan dan pembebanan biaya yang memberatkan pemegang kartu.

Referensi:

Al-Qur’an

Al-Hadist

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI-Edisi Revisi Tahun 2006, DSN MUI –BI, 2006

Abu Muawiyah, Masalah At-Tawarruq, (http://al-atsariyyah.com/?p=537 : 15 December 2008.

Nibra Hosen, Tawarruq, http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21/Tawarruq:15 Februari 2008.

Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Jual Beli Dengan Cara Kredit, http://groups. yahoo.com/ group/nashihah/ message/41, 21 Desember 2008.

Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Karim Business Consulting, 2003.


[1] http://www.myetymology.com/english/card.html

[2] Webster’s Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Daru Susilowati dan Lyncoln Saputra, Kharisma Publishing Group, Jakarta, 2008

[3] http://www.myetymology.com/english/

[4] http://afanza.multiply.com/journal/item/6/Hukum_Kartu_Kredit_Dalam_Jual_Beli

 

 

 

blogspot

Leave a comment »

HUKUM TAWARRUQ BERDASARKAN KAJIAN FIQIH TERPADU

HUKUM TAWARRUQ

BERDASARKAN KAJIAN FIQIH TERPADU

 

A. Pendahuluan

 

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia dimuka bumi. Aturan-aturan itu dengan indah dicantumkan dalam Kitab Suci  Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan Sunnahnya.  Dengan demikian, tidak ada satu sisipun dari kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik  masalah ibadah maupun muamalah.

Salah satu masalah muamalah yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam adalah masalah ekonomi. Sebagai agama yang sempurna, maka seyogyanya Islam dapat memberikan pedoman hidup secara menyeluruh bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Begitu banyak firman Allah yang diturunkan untuk mengatur manusia tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh Allah SWT adalah masalah Riba, sebagaimana firmannya:

” ….. dan  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…..” (Al Baqarah (2) :275)

 

Riba dianggap sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang zalim yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan Umat manusia untuk meninggalkan praktek-praktek ribawi. Selain firman Allah SWT diatas, terdapat begitu banyak hadist Rasulullah yang melarang Manusia untuk melakukan kegiatan ribawi.

Sebagaimana firman Allah diatas, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli sebagai suatu cara bagi manusia untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik dan di ridhoi Allah SWT. Namun demikian, kebutuhan ekonomi manusia kadangkala tidak dapat terpenuhi dengan kegiatan jual beli mengingat terkadang manusia tidak memerlukan barang melainkan uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Memang Islam telah memberi jalan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dengan meminjam kepada orang berpunya dengan prisip qard (tanpa tambahan/bunga). Namun demikian. Masalah akan timbul ketika tidak ada orang yang bersedia memberikan pinjaman qard, disatu pihak seseorang sangat membutuhkan uang tunai untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka baik untuk konsumsi maupun produksi.

Untuk mendapatkan uang tunai tanpa melakukan cara ribawi, beberapa pihak yang melakukan Tawarruq. Namun demikian, transaksi Tawarruq menjadi perdebatan oleh beberapa pihak mengenai kehalalannya. Sejumlah pihak berpandangan bahwa Tawarruq sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat sehingga unsur ribanya tidak tampak padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Dilain pihak, Tawarruq dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.

Masih diperdebatkannya kehalalan Tawarruq inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membuat makalah yang berjudul “ Hukum Tawarruq Berdasarkan Kajian Fiqih Terpadu

           

 

 

B.  Definisi Tawarruq

Dalam Bahasa Arab, akar kata dari tawaruq adalah “wariq” yang artinya : simbol atau karakter dari  perak (silver).  Kata tawarruq ini di gunakan untuk mengartikan,  mencari perak, sama dengan kata Ta allum, yang arti nya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata Tawarruq dapat di artikan dengan lebih luas yaitu  mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya.  Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuditas. Istilah tawarruq ini di perkenalkan oleh Mazhab Hambali. Mazhab Shafi’i mengenal tawarruq dengan sebutan “zarnagah”, yang artinya bertambah atau berkembang. (Nibra Hosen : 2008)

Dalam Hukum Islam, tawarruq artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang mustawriq/mutawarriq yatiu seorang yang membutuh kan likuditas. Transaksi tawarruq adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjual nya kembali kepada orang ke tiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Ada 3 formasi dari  tawarruq: (Nibra Hosen 2008)

1.    Seseorang yang membutuhkan likuditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjual nya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa di ketahui oleh pihak pihak lain akan niat nya tersebut di atas.

2.    Seseorang (mutawarriq) yang membutuh kan uang tunai, memohon untuk di berikan pinjaman uang, dari penjual, yang menolak untuk meminjamkan uang nya, tapi penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga tunai, lalu mutawarriq tersebut dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi.

Kedua formasi transaksi tawarruq ini dapat di terima dan di izinkan oleh para Ulama tanpa ada nya perdebatan.

3.               Hampir sama dengan formasi no. 2, kecuali si penjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada Mutawarriq, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. Formasi ini masih diperdebatkan oleh para pakar Hukum ekonomi syariah.

Diagram 1[1]

Tawarruq (format asli)

Umar

Zaid

                                    1) Membeli aset

                                    Pembayaran secara cicilan

 

                                                      Pembayaran secara tunai  2) Menjual aset

Amru

 

 

 

Dalam dunia perbankan dewasa ini, Tawarruq diterapkan dalam bentuk yang telah dimodifikasi. Untuk menjalankan transaksi tawarruq, perbankan syariah melibatkan broker komoditi dalam penyediaan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi Tawarruq.

 

Diagram 2[2]

Tawarruq (format modifikasi)

 

Umar

1) Bank membeli komoditas dari Broker A seharga Rp. 10 juta secara tunai.

 

 

Umar

                  2) Bank membayar Rp. 10 juta

3) Bank menjual kembali komoditi kepada customer dengan harga Rp.10 juta ditambah keuntungan dengan pembayarans secara angsuran.

Umar

Umar

4) Broker B membeli seharga Rp.10 juta

 

 

 

C.  Perbedaan antara Tawarruq dan Inah

Letak perbedaan antar Tawarruq dengan Inah hanya pada tempat penjualan barang kembali. Kalau jual beli dengan cara Al-‘Inah penjualannya kembali kepada pihak penjual sedangkan Tawarruq penjualannya kepada pihak ketiga selain dari pihak penjual.

Akar kata dari inah adalah ayn (barang yang telah di beli) dapat menemukan jalan nya kembali kepada pemilik asalnya. Menurut kebanyakan dari para pakar Hukum Islam,  barang yang di gunakan adalah sebuah alat untuk melakukan hilah, yaitu rekayasa untuk menghindar dari hal hal yang di larang, seperti riba. Sebagian besar Ulama tidak membolehkan transaksi Jual beli Inah dan hanya sedikit saja yang membolehkan. Diantara Ulama yang melarang Inah adalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.

Salah satu dalil yang menjadi sandaran para Ulama yang melarang Inah adalah Hadist yang diriwayatkan Abu Huiroiroh ra:

 

Jika kamu melakukan jual beli secara ‘inah, mengambil ekor sapi, rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Alloh SWT akan melimpahkan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali ke agama kalian”. (HR. Abu Daud)

Diagram 3[3]

 

Bay’ Al Inah (Modus Operandi)

 

 

Bank

Customer

Menjual aset

                              (misal; sebidang tanah seharga Rp.150 juta,)-

 

 

 

 

Bank

Customer

Membeli kembali asset

                              (misal; sebidang tanah seharga Rp.100.000.000,)-

 

D.  Pendapat Para Ulama tentang Tawarruq

Ada dua pendapat dikalangan para ulama tentang hukum Tawarruq ini : (Abu Muawiyah : 2008)

  1. Hukumnya adalah boleh. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan pendapat Iyas bin Mu’awiyah serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’dy , Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz , Syaikh Sholih Al-‘Utsaimin , Syaikh Sholih Al-Fauzan  dan keputusan Majlis Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy .

Ulama yang membolehkan Tawarruq bersandarkan pada kaidah umum bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal dan tercakup dalam firman Allah ‘Azza wa Jalla :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”. (QS. Al-Baqorah: 275).

Dan dalam masalah Tawarruq ini tidak nampak bentuk riba baik secara maksud maupun bentuk, sementara manusia membutuhkan mu’amalah yang seperti ini dalam melunasi hutang, nikah dan lain-lainnya. Namun Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mensyaratkan bolehnya dengan beberapa ketentuan :

       Ia butuh untuk melakukan transaksi tersebut dengan kebutuhan yang jelas

       Sulit baginya mendapatkan keperluannya dengan jalan Al-Qardh (pinjaman), As-Salam maupun yang lainnya.

       Hendaknya barang yang akan ditransaksikan telah dipegang dan dikuasai oleh penjual.
Wallahu Ta’ala A’lam.

2.  Hukumnya adalah haram. Ini adalah riwayat kedua dari Imam Ahmad dan pendapat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah Saudi Arabia .

C. Tawarruq Berdasarkan Kajian Fiqih Terpadu

 

    Dalam menentukan hukum suatu masalah dengan menggunakan fiqih terpadu, selain memperhatikan dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah baik yang bersifat khusus maupun umum, juga memperhatikan qara’in ahwal baik manqulah maupun ghoiru manqulah.

 

    Dalil-Dalil

        Al-Qur’an

        QS. An Nisa (4) :29:

      ”Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu …

        Al Baqarah (2) :275:

”.. dan  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

        Al Maidah (5):1:

“..Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..”

        Al-Baqarah (2) :280:

“..Dan jika (Orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..”

 

Dari dalil-dalil Al-Qur’an diatas, tidak satupun yang melarang transaksi Tawarruq bahkan dapat dijadikkan hujjah untuk membolehkannya.  Pada dasarnya, Tawarruq merupakan serangkaian transaksi jual beli yang terdiri dari jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit (tangguh) dan sebagaimana dalil diatas secara jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli baik secara tunai maupun secara tangguh.

 

 

       Al-Hadist

 

        Salah satu Hadist yang tercatat oleh al-Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini.  

Ketika salah satu petani kurma dari Khaybar datang dan membawa kan Kualitas Kurma yang tebaik kepada Nabi Muhammad SAW , Nabi bertanya kepada petani tersebut apakah semua buah kurma dari Khaybar sangat baik mutu nya. Petani ini menjawab tidak, saya menukar dua ukuran  (kg) kualitas kurma yang rendah untuk satu ukuran (kg) yang bagus, terkadang saya harus menukar 3 ukuran (kg) yang kulitas rendah untuk satu ukuran (kg) yang kualitas nya bagus.  Lalu Nabi Muhammad melarang petani itu untuk melakukan transaksi itu dan malah menyarankan untuk menjual semua kualitas rendah nya agar mendapat kan uang tunai (berupa koin perak pada jaman itu) dan lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli Kurma dengan kualitas yang bagus.

Hadist ini mengindikasikan di perkenankannya suatu metode untuk menghindari Riba. Semua media  jual beli dan syarat syarat  serta kondisi dari transaksi  jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor faktor yang di larang. Niat untuk mendapat kan kualitas Kurma yang lebih bagus tidak membatal kan struktur nya. Dengan demikian, hal ini menunjukan legalitas dari transaksi jual beli dimana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat di terima dan dilakukan dan bebas dari riba secara explicit dan implicit. Jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan media ini (tawarruq) sudah seharus nya di perkenan kan apabila  memang di perlukan.”

 

Hadist-hadist lain yang juga mendukung dibolehkannya Tawarruq adalah sbb:

 

        Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabsa, ”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. ” (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Maja, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

 

Dari hadist diatas selaras dengan Firman Allah SWT QS. An Nisa (4) :29. Dengan demikian, ketika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Tawarruq berdasarkan prinsip suka sama suka (suka rela) maka tidaklah mengapa untuk dilakukan. Adapun masalah adanya transaksi secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi dari harga kontan yang menjadi perdebatan dalam menentukan hukum tawarruq dapat dijelaskan oleh hadist dibawah ini,

 

        ”Nabi besabda, ”Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu majah dan Suhaib)

 

Hadist diatas, dapat digunakan  untuk menjelaskan bahwa transaksi secara kredit (tangguh) pada struktur tawarruq tidak bertentangan dengan Syariat. Adapaun masalah adanya perbedaan harga antara penjualan secara tunai dan secara kredit, sebanarnya kondisinya  sama seperti murabahah yang banyak diterapkan oleh bank syariah saat ini dimana harga barang yang dijual lebih mahal dari harga kontannya bahkan besaran harga sangat bergantung dengan jangka waktu pembayaran.

 

Tentang perbedaan harga tunai dengan harga kredit ini, dapat kita simak kutipan tanya jawab antara seseorang dengan Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu (denga kredit-pent) dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab:

 “Sesungguhnya Mu’amalah ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan mu’amalah seperti ini. Ini adalah Ijma’ (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba. Ia adalah pendapat tidak ada sisinya, bahkan tidaklah (hal tersebut) termasuk riba sama sekali karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu waktu (dengan kredit,-pent), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan (harga) dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan karena ketidakmampuannya untuk menyerahkan harga secara kontan maka keduanya mengambil manfaat dengan mu’amalah ini dan telah tsabit (pasti/tetap) dari Nabi shollallahu ‘alahi wa sallam sesuatu yang menunjukkan bolehnya hal tersebut…”. (Dinukil dari kitab Min Ahkamil Fiqhil Islamy Karya ‘Abdullah Al-Jarullah hal. 57-58 dengan perantara Bai’ut Taqsith karya Hisyam Alu Burgusy.)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 Dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 Dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan; apakah hal tersebut halal baginya.

Beliau menjawab : “Al-Hamdulillah, Apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit,-pent). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya,-pent.). [Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut, -pent.) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling zhohir dari dua pendapat ulama][1]”. Dari Majmu’ Al-Fatawa 29/501.

Dan dalam jilid 29 hal. 498-500, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan Al-Ijma’.

Dan hukum bolehnya ini juga merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah Saudi Arabia[2], keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy no. 51 (2/6) dan no. 64 (2/7)[3], kesimpulan dalam AL-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah, Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin[4], Fatwa Syaikh Sholih Al-Fauzan[5], Fatwa Syaikh Sholih bin ‘Abdul ‘Aziz Alu Asy-Syaikh[6] dan kebanyakan ulama di zaman ini.

 

Adapaun dalil yang dapat dijadikan sandaran untuk melarang Tawarruq adalah hadist berikut:

 

Diriwayatkan Abu Huiroiroh ra, bahwa Rasululloh SAW bersabda: “Jika kamu melakukan jual beli secara ‘inah, mengambil ekor sapi, rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Alloh SWT akan melimpahkan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali ke agama kalian”. (HR. Abu Daud) 

 

Pada Hadist diatas dengan jelas dikatakan bahwa Allah SWT akan melimpahkan kehinaan kepada orang –orang yang melakukan transaksi Inah sampai mereka kembali ke agama mereka.

 

Struktru Tawarruq hampir sama dengan struktru Inah. Perbedaan keduanya sangat sedikit yanitu terletak pada tempat penjualan barang kembali. Bila pada Inah, barang yang dibeli secara kredit tersebut dijual kembali ke penjual pertama (pemilik awal barang) sedangkan pada Tawrruq, barang dijual kembali kepada pihak ketiga (buka penjual pertama). Oleh karena itu, dianggap bahwa sebenarnya Tawarruq itu sama saja dengan Inah yang dilarang oleh Allah SWT.

 

Selain itu, orang-orang yang melakukan Tawarruq terkadang tidak berada pada kondisi sangat butuh dengan likuiditas dimana jika liquiditas tidak terpenuhi maka kehidupannya akan terancam.

 

 

D. Qara’in Ahwal

        Manqulah

        Kaidah Fiqih

 

Ö        ”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” ( Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, Juz 2, hal.61; lihat pula Al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal.220-222)

 

Ö        Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT. (Ibnu Taimiyah, Juz II hlm.306)

Ö        Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. (Ahmad al-Nadwi)

Ö        Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kredit) adalah sama dengan riba (Al Ruki)

Ö        Segala perkara tergantung pada niatnya

Ö        Seseorang tidak dapat menjual suatu barang yang bukan miliknya

 

        Ghoiru Manqulah

        Aspek  Ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi  masyarakat, ditemukan begitu banyak transaksi ribawi dalam usaha memenuhi kebutuhan liquiditas baik untuk keperluan bisnis maupun konsumsi. Hal ini sulit untuk dihindari mengingat tersedianya likuiditas telah menjadi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahanakn eksistensi bisnis. Adapun jalan untuk mendapatkan liquiditas dengan pinjaman Qard tidak tersedia. Oleh karena itu, masyarakat dan pengusaha menempuh jalan ribawi untuk bisa memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.

Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang mencoba mencari jalan alternatif untuk bisa memenuhi kebutuhan liquiditas mereka namun tetap terhindar dari transaksi ribawai. Dan salah satu jalan alternatif tersebut adalah tawarruq.

 

 

 

 

Jika tawarruq dilarang, maka mereka dapat dipastikan akan menempuh jalan ribawii mengingat kondisi terpenuhinya liquiditas dewasa ini  semakin menjadi kebutuhan tidak hanya untuk keperluaan yang bersifat mendesak namun juga untuk keperluan lainnya.

 

 

  1. E.   Penutup

Dari pembahasan diatas, maka dapat tarik kesimpulan bhawa secara dalil baik itu Al-Qur’an maupun As-Sunnah, lebih berat kepada yang membolehkan. Begitu juga, jika dilihat dari Qara’in Ahwal, baik manqulah maupun ghoiru manqulah lebih berat kepada yang membolehkan.

Namun demikian, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan tawarruq yang pada mulanya muncul sebagai tindakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan uang tunai tanpa menggunakan transaksi ribawi, maka perlu disyaratkan  bolehnya dengan beberapa ketentuan:

       Seseoran butuh untuk melakukan transaksi tersebut dengan kebutuhan yang jelas

       Sulit baginya mendapatkan keperluannya dengan jalan Al-Qardh (pinjaman), As-Salam maupun yang lainnya.

       Hendaknya barang yang akan ditransaksikan telah dipegang dan dikuasai oleh penjual.
Wallahu Ta’ala A’lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi:

 

Al-Qur’an

Al-Hadist

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI-Edisi Revisi Tahun 2006, DSN MUI –BI, 2006.

Abu Muawiyah, Masalah At-Tawarruq, (http://al-atsariyyah.com/?p=537 : 15 December 2008.

Mohd. Daud Bakar, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Essential Readings In Islamic Finance, CERT Publications Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 2008

Nibra Hosen, Tawarruq, http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21/Tawarruq:15 Februari 2008.

Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Jual Beli Dengan Cara Kredit, http://groups. yahoo.com/ group/nashihah/ message/41, 21 Desember 2008.

Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Karim Business Consulting, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 


[1] Mohd. Daud Bakar, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Essential Readings In Islamic Finance, CERT Publications Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 2008.

[2] Ibid

[3] op.cit

Comments (1) »

Bermain di Sawah

image

image

image

image

image

image

image

Keterangan:
1. Menggunakan camera Canon Eos 1200 D
2. Foto diambil pada tanggal 3 Mei 2015
3. Lokasi Persawahan Siring Agung Lubuklinggau

Leave a comment »

Bermain di Sawah

image

image

image

image

image

image

image

Keterangan:
1. Menggunakan camera Canon Eos 1200 D
2. Foto diambil pada tanggal 3 Mei 2015
3. Lokasi Persawahan Siring Agung Lubuklinggau

Leave a comment »

Bermain Balon

Qonita Al Haura

image

image

Afirah Afiffadhina

image

image

Keterangan:
1. Menggunakan Camera Canon
    Eos 1200 D.
2. Foto diambil tgl 3 Mei 2015
    berlokasi di Majapahit
    Lubuklinggau.

Leave a comment »

Afirah #1

image

Leave a comment »

6 Kunci Hidup Bahagia

Leave a comment »

KAJI ULANG AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

KAJI ULANG AGENDA

PEMBERANTASAN KORUPSI

(oleh : Duscik Ce’olah)

 

 Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pembahasan dimasyarakat, pemberitaan di media massa dan di seminar-seminar tentang korupsi. Korupsi disebut telah merusak perekonomian negara indonesia. Akibat tindakan korupsi banyak sekali uang negara yang tidak sampaikan ke sasaran penggunaan sehingga tuujuan pembangunan tidak tercapai. Misalnya korupsi dana untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan pembangunan infrastruktur terhambat dan walaupun dilaksanakan kualitasnya tidak sesuai dengan semestinya. Korupsi disektor pendidikan menyebabkan agenda pembangunan sumber daya manusia tidak tercapai dengan baik. Korupsi disektor layanan publik dan birokrasi menyebabkan layanan kepada masyarakat tidak optimal dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

 

Paham akan besarnya dampak dari korupsi maka berbagai pihak menganggap penting untuk adanya usaha pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, munculnya agenda pemberantasan korupsi oleh pemerintah dengan membentuk badan adhoc khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimasyarakat, sejumlah pegiat anti korupsi membentuk sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap usaha pemberantasan korupsi seperti ICW, FITRAH dan lain-lain. Kini, setelah beberapa tahun agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan, begitu banyak pejabat yang dihukum mulai dari kepala Dinas, Bupati/Walikota, Gubernur, Anggota DPR, Menteri hingga pemimpin lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Namun pertanyaannya adalah apakah korupsi sudah berhasil diberantas atau setidaknya berhasil dikurangi secara signifikan sehingga agenda pembangunan dapat dicapai? Jawabannya tentu saja belum berhasil dan bahkan dengan gamblang dapat diketahui bahwa tindakan korupsi masih marak dilakukan oleh para pejabat. Akibatnya agenda pembangunan negara belum dapat dilakukan secara memadai.

 

Melihat kondisi ini harusnya pemerintah dan masyarakat pegiat anti korupsi memikir ulang tentang pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi. Perlu dikaji secara mendalam tentang korupsi dimulai dari akar permasalahan. Apakah akar masalah dari merajalelanya korupsi adalah kurang usaha pemberian hukuman, atau kurang banyak aturan-aturan terkait penyelenggaraan negara, atau masih rendahnya gaji para penyelenggara negara atau masalah kualitas moral atau semuanya adalah akar masalah. Jika memang akar masalahnya adalah kurangnya pemberian hukuman, maka pembentukan KPK sudah tepat. Jika akar masalahnya adalah masih rendahnya gaji penyelenggara negara maka perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan gaji penyelenggara negara. Untuk hal ini, dengan anggaran yang terbatas maka pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan misal dengan meningkatkan etos kerja PNS sehingga produktifitas PNS bisa ditingkat dan dengan demikian jumlah PNS dapat dikurangi. Poin ini penting sekali karena sebagian besar anggaran pemerintah dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai. Jika akar masalah korupsi adalah masalah kualitas moral, maka diperlukan agenda pembangunan sumber daya manusia secara total dimana pendidikan tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan dan seni tapi tentang moral. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melaksanakan agenda ini. Pemerintah berperan dalam pendidikan formal melalui penyusunan kurikulum yang berbasis moral, sedangkan masyarakat berperan pada pendidikan informal melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan pendidikan dalam keluarga. Poin itu dalam agenda pembangunan sumber daya manusia berbasis moral ini adalah harus adanya teladan dari para pemimpin mulai dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden. Selagi pemimpin tidak memberikan teladan yang baik maka agenda pembangunan sumber daya manusia tidak akan berhasil.

 

Jika akar masalah korupsi adalah masih lemahnya aturan-aturan, maka pemerintah dan DPR harus terus menerus melakukan perbaikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga ruang gerak tindak pidana korupsi dapat dipersempit.

 

Terkait akar masalah korupsi di Indonesia ini, penulis berpandangan bahwa semua permasalahan diatas merupakan akar masalah dari merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, agenda pemberantasan korupsi harus secara berkesinabungan memperbaiki masalah-masalah tersebut secara sungguh-sungguh. Point penting dari kesungguhan itu adalah harus ditunjukkan oleh presiden dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang senafas dengan usaha penyelesaian masalah-masalah diatas yaitu pemberian hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, peningkatan gaji pegawai, pembangunan sumber daya manusia berbasis moral dan memperketat aturan-aturan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak senafas dengan masalah diatas, maka omong kosong adanya kesungguhan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi.

Leave a comment »

BELAJAR DARI QATAR

BELAJAR DARI QATAR

(oleh : Duscik Ce’olah)

 

Qatar, sebuah negara kecil di teluk persia dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300 ribu jiwa dengan kekayaan alam yang melimpah berupa minyak dan gas. Sebuah negara yang sukses mengelola kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat dan menjadi salah satu negara dengan pendapatan perkapita yang sangat tinggi. Cerita tentang Qatar dengan kekayaan alam dan kemakmurannya, banyak hal yang dapat kita ambil pembelajaran yang sangat berharga yang dapat dijadikan referensi bagi pemimpin dan rakyat negara lain termasuk Indonesia.

Pertama; Qatar paham akan kekecilannya. Oleh karena itu, ia memegang prinsip untuk berteman dengan semua bangsa dan organisasi. Dengan demikian, ia memiliki keuntungan secara diplomasi yang berguna dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam sebuah wawancara televisi amerika, mantan Emir Qatar, Syeikh Hamad bin Khalifah Al Tani mengatakan bahwa tidak ada kebijakan yang lebih baik bagi sebuah negara kecil kecuali bersahabat dengan semua bangsa.

Terletak diantara dua raksasa timur tengah yaitu Arab Saudi dan Iran yang selama beberapa dekade selalu berseberangan dalam berbagai hal terutama permasalahan suni dan syiah, Qatar yang merupakan negara suni dituntut untuk cerdas dalam memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nasional ditengah stabilitas kawasan yang terus bergejolak.

Dengan paham akan kekecilannya, Qatar menjaga hubungan baik dengan barat terutama Ingris, Jerman, Perancis dan Amerika yang merupakan kekuatan utama barat. Dalam hubungan militer, Qatar menjadikan negaranya sebagai pangkalan militer utama Amerika di Timur Tengah. Kerjasama ini menjadikan Qatar sebagai mitra strategis bagi Amerika yang memberikan keuntungan bagi Qatar dalam hubungan Diplomasi Internasioal. Biasanya, sebuah negara yang menjadi pangkalan militer bagi amerika dianggap sebagai negara yang lemah dan menjadi “alat” Amerika dalam menekan negara tersebut dan negara-negara disekitarnya. Tapi kasus Qatar berbeda, Qatar mengambil sisi positif dari kehadiran pangkalan militer Amerika dimana militer Amerika tersebut menjadi satpam gratis bagi Qatar dalam melindungi negaranya yang kecil namun kaya akan minyak dan gas yang terletak dikawasan yang tak henti bergejolak oleh isu Israel – Palestina dan isue sekterian antara sunni dan syiah.

Kedua; Qatar paham akan pentingnya soft power. Paham betul bahwa negara pemenang dalam era modern sekarang adalah negara yang memiliki soft power terkuat bukan militer terkuat sebagai mana era perang dingin dan sebelumnya. Oleh karena itu, Qatar membangun kekuatan ekonomi dan menggunakan kekayaan alamnya untuk membagun bisnis yang baik secara langsung dan tidak langsung memberikan keuntungan bagi kegiatan diplomasi Qatar di dunia internasional. Dalam rangka itu, Qatar membangun raksasa media Al jazeera yang menyiarkan berita keseluruh dunia dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Ingris, Turki, Urdu dan lainnya. Al Jazeera juga merambah bisnis disektor olah raga dengan brand beIN Sport yang memegang berbagai lisensi siaran kegiatan olah raga ternama di dunia. Dibidang investasi Qatar membangun raksasa investasi berupa holding Qatar Investment Authority (QIA) yang membeli sejumlah saham perusahaan kelas dunia seperti raksasa otomotif VolksWagon, Harrods, Barclays Bank, Klub Sepakbola Paris Saint Germain dan perusahaan telekomunikasi Indosat di Indonesia (melalui Qatar Telecom) dan berbagai perusahaan raksasa lainnya. Alhasil, dengan kondisi diatas, Qatar memiliki soft power yang kuat yang sangat membantunya dalam kegiatan diplomasi di dunia internasional.

Ketiga; Qatar paham pentingnya suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan melalui kudeta tidak berdarah pada tahun 1995 yang dilakukan oleh mantan Emir Qatar Sheikh Hamad Al Thani terhadap ayahnya, merupakan awal kebangkitan Qatar menjadi negara yang kuat dan disegani baik regional maupun internasional. Hamad Al Thani melakukan modernisasi negaranya dan mengelola kekayaan alamnya untuk mendorong perekonomian negaranya sehingga menjadi salah satu negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia. Sadar akan pentingnya suksesi kepemimpinan, pada tahun 2013, di saat Sheikh Hamad Al Thani masih produktif dan berpengaruh serta didukung oleh rakyatnya untuk tetap menjadi Emir, ia menyerahkan tahta kepemimpinan Qatar kepada putranya Sheikh Hamim yang baru berusia 33 tahun. Hal ini jarang sekali terjadi didunia, seorang pemimpin yang masih produktif dan didukung oleh rakyatnya, secara sukarela dengan penuh kesadaran menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada penggantinya, terutama dinegara yang otoriter terlebih lagi dinegara monarki. Dalam acara sebuah acara di Televisi Al Jazeera Internasional, Inside Story, seorang Chief Editor Qatar Tribune mengatakan mundurnya sang Emir dari tahtanya karena karakternya bukan karena tekanan dari pihak lain. Ia mengatakan bahwa Qatar ingin mengirim pesan kepada dunia, bahwa kita tidak harus memegang kekuasaan selamanya. Ada cara untuk mengalihkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya tanpa harus melukai rakayat dan menghancurkan negara.

Keempat; Qatar paham pentingnya menjalin hubungan baik dengan kelompok yang dianggap musuh oleh bangsa lain. Lihat saja bagaimana Qatar menjalin hubungan baik dengan Hamas yang dianggap sebagai kelompok yang membahayakan bagi Israel dan Barat. Qatar juga menjalin hubungan baik dengan Taliban yang dianggap teroris bagi pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat serta sekutunya. Bahkan Qatar mengizinkan Taliban membuka kantor perwakilan di Doha. Begitu juga dengan kelompok perjuangan Front Al Nusra di Suriah yang masih terafiliasi dengna Al Qaeda yang merupakan kelompok yang dianggap terorist oleh barat, Qatar juga menjalin hubungan baik. Bahkan sejumlah pihak menuduh Qatar mendukung pendanaan terhadap ISIL (Islamic State of Iraq and Levant), sebuah kelompok yang dianggap dunia internasional sebagai terorist yang saat ini menguasai sebagian wilayah Iraq dan Suriah. Dengan adanya hubungan baik dengan kelompok-kelompok tersebut, Qatar setidaknya memiliki 2 keuntungan secara diplomasi yaitu (1) Qatar dapat mengontrol kelompok tersebut. Qatar dapat meminta kelompok tersebut untuk melakukan sesuatu seperti membebaskan tawanan, menghentkan suatu tindakan yang dianggap berbahaya dan lainnya. Jika permintaan Qatar tersebut tidak dipenuhi, maka Qatar akan memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut dan tentu saja kelompok tersebut sangat tidak ingin kehilangan Qatar yang mungkin merupakan satu-satunya sahabat baik mereka. (2) Qatar akan dibutuhkan oleh negara lain dalam hal yang berhubungan dengan kelompok-kelompok tersebut diatas. Contoh nyata adalah ketika kelompok tersebut menawan warga asing, maka pemerintah negara dari warga yang ditawan tersebut akan meminta bantuan Qatar dalam proses pembebasan tahanan. Dengan demikian, Qatar akan menjadi sangat penting bagi negara lain.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 69 pengikut lainnya.