PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

I. Pendahuluan
Sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, umat Islam menginginkan hidup dalam naungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Islam sebagai agama yang sempurna tentunya telah memiliki sistem hukum tersendiri untuk mengatur pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan dengan sang pencipta.
Kenyataannya, keinginan umat Islam tersebut belum terpenuhi dimana Hukum Nasional yang berlaku bagi penduduk Indonesia sebagian besar bukan berasal dari Hukum Islam. Hukum Nasional yang ada, sebagian besar isinya masih mengadopsi nilai-nilai Hukum Barat yang dibawah dan diterapkan oleh kolonial Belanda selama masa penjajahan.
Atas kondidi tersebut, Umat Islam Indonesia tidak duduk diam saja. Dalam mewujudkan keinginannya akan hadirnya Hukum Nasional yang sesuai dengan Hukum Islam, Uimat Islam terus berjuang dengan segala kemampuan. Hasilnya, sedikit demi sedikit, Hukum Islam berhasil masuk dan memaikan peran yang lebih besar dalam Pembagunan Hukum Nasional yang ditandai dengan lahirnya berbagai Undang-Undang yang bernafaskan nilai-nilai Islam.

II. Pembasahan
A. Sejarah Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, dan sangat majemuk sifatnya. Pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadapnya. Ketiga macam hukum tersebut (Adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi komponen utama pembentukan hukum nasional pada masa-masa berikutnya. Ibn Batutah, seorang pengembara dan sejarawan dari Maroko, menceritakan dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya (termasuk pesisir Sumatera) pada umumnya menganut mazhab Syafi’i. Ia juga mengisahkan pertemuannya dengan Sultan Malik al-Zahir yang dilukiskannya sebagai seorang raja yang sekaligus ahli fikih.

Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi’i kemudian tersebar ke seluruh wilayah nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang sebelumnya berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam, sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Secara perlahan namun pasti wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka. Keadaan ini tercermin misalnya pada nasib yang dialami Pengadilan Agama ketika itu.

Sungguh pun kondisinya tidak menguntungkan, namun ada sesuatu yang tak dapat dipungkiri, yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru sekarang pun perjuangan tersebut tetap dilakukan. Sejauh ini perjuangan tersebut relatif lebih berhasil dibandingkan perjuangan pada masa sebelumnya (pada masa penjajahan). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah sejumlah produk hukum nasional yang tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin. Belum lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung mendapat pengaruh dari hukum Islam, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Perbankan.

B. Sejarah Hukum Nasional
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat merupakan tiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat sesungguhnya diperkenalkan pertamakali justru oleh para ahli hukum bangsa Belanda seperti Snouck Hurgronje dan Van Vollen Hoven, yang di antara tujuannya waktu itu adalah untuk menggusur eksistensi hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat.
Namun, hukum adat sekarang dilihat segi positifnya sebagai kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum Barat (Belanda) yang hingga kini masih terus diberlakukan antara lain adalah Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), Wetboek van Kophandel (KUHD), dan Wetboek van Strafrecht (KUH Pidana). Meskipun sudah ada perubahan, namun sebagian besar isinya masih tetap berlaku. Tata hukum di Indonesia pada masa Hindia-Belanda secara hierarkis terdiri atas I.S. ( Indische Staatsregeling, semacam UUD Hindia-Belanda), Wet (semacam Undang-Undang), AMvB (Algemeen Maatregel van Bestuur , semacam peraturan pemerintah), Ordonantie(semacam Perda), dan RV (Regerings Verordenings, semacam keputusan Kepala Daerah). Setelah Kemerdekaan RI,terutama setelah tahun 1966, tata urutan perundang-undangan RI ditertibkan dengan terbitnyaTap. MPRS No. XX/MPRS/1966, kemudian disempurnakan dengan Tap. No. V/MPR/1973, danTap No. IX/MPR/1978. Berdasarkan beberapa Tap. MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah Undang-Undang Dasar, Tap. MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang disetingkatkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KeputusanPresiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, KeputusanDirektur Jenderal Departemen, Keputusan Badan Negara, Peraturan Daerah Tingkat I, KeputusanGubernur, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati (Walikotamadya).

Lapangan Hukum di Indonesia meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana (Sipil dan Militer), dan Hukum Acara (Pidana dan Perdata). Sebagai negara kesatuan, idealnya Indonesia memiliki satu hukum nasional (unifikasi hukum). Di dalam bidang-bidang tertentu yang sifatnya netral, barangkali lebih mudah dilakukan unifikasi hukum seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, dan pidana. Akan tetapi, terhadapnilai-nilai hidupseperti agama, adat, dan budaya, masih diragukan apakah dapat dilakukan unifikasi hukum dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam lapangan hukum perdata, misalnya masih berlaku pluralisme hukum. Ketidakseragaman hukum perdata ini disebabkan banyaknya golongan penduduk di Indonesia yang masing-masingnya memiliki kebutuhan hukum perdata yang berbeda. Namun, ada beberapa bagian dari hukum perdata yang telah berhasil dilakukan unifikasi, seperti Undang-Undang Perkawinan.

Politik Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdi pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.

C. Peranan Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.

Pada kategori yang pertama dapat dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur pelaksanaan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Di antara produk hukum yang dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bersama peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1975), UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Belakangan pada masa pemerintahan Habibie, berhasil disahkan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi, berdasarkan kategori ini hukum Islam telah mengisi kekosongan hukum bagi umat Islam dalam bidang-bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyyah) , hukum waris (fara’id) meskipun hanya bersifat pilihan hukum, hukum perwakafan, zakat, dan haji. Dengan adanya hukum positif yang menjamin dan mengaturnya, maka pelaksanaan hukum Islam tersebut akan lebih terjamin kekuatan hukumnya.

Pada kategori kedua, hukum Islam sebagai sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat, dilakukan dengan cara asas-asas (nilai-nilai) dari hukum tersebut ditarik dan kemudian dituangkan dalam hukum nasional. Dengan demikian, maka implementasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga pada bidang- bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hokum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktekkan para penyusun UUD 1945, di mana nilai- nilai hukum ( syari’at) Islam tercermin di dalamnya. Mengingat Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) termasuk juga hikmahnya (hikmah al-tasyri’), dan konsep manusia menurut hukum Islam.

Dengan menempatkannya sebagai sumber nilai, hukum Islam berarti ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah dan akan dibuat. Ikut mewarnai ini bisa dalam bentuk memasok nilai- nilai sebagaimana yang terjadi pada fenomena kedua di atas, seperti yang terjadi pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ; juga bisa dalam bentuk diberikannya jaminan hukum terhadap pelaksanaan syariat (hukum) Islam, seperti yang terjadi pada UU No. 5/1960 tentang Agraria dan UU No. 7/1992 j.o. UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Di samping yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, hukum Islam khususnya bidang keperdataan, sesungguhnya dapat saja dilaksanakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dibuatnya aturan hukum formal. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi, KUH Perdata ini menganut asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap warga negara bebas melakukan segala bentuk perjanjian (kontrak), termasuk kaum muslimin yang ingin melakukannya berdasarkan hukum muamalatnya (keperdataannya). Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan bisnis berdasarkan hukum Islam. Tinggallah sekarang bagaimana kesadaran umat Islam sendiri terhadapnya. Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional akan maksimal jika ia didukung oleh kesadaran masyarakat muslim yang tinggi terhadap hukum agamanya. Kesadaran dan praktek hukum Islam yang kuat dalam masyarakat akan menjadi faktor sosiologis yang kuat dalam ikut mewarnai pembentukan hukum nasional sebab penyusunan aturan hukum oleh pemerintah akan selalu memperhatikan faktor-faktor historis, sosiologis, dan filosofis. Faktor historis telah dimiliki cukup kuat oleh hukum Islam di Indonesia sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, sementara faktor filosofis tidak perlu diragukan lagi keunggulannya. Jadi, tinggallah bagaimana memperkuat faktor sosilogis melalui sosialisasi dan pembudayaan hukum Islam di tengah masyarakat. Dengan begitu, maka peran hukum Islam sebagai pemasok nilai akan lebih maksimal.

III. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk. Pertama , hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua , hukum Islam memberikan kontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Dalam konteks ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum Islam akan menjadi lebih luas peranannya untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara tanpa membedakan agama. Oleh karena itu, akan tercapailah tujuan hukum (syariat) Islam sebagai rahmah li al-’alamin. Di samping sebagai pemasok nilai, ia juga dapat mengarahkan peraturan perundang-undangan yang ada agar pelaksanaan hukum Islam diberikan jaminan hukum di dalamnya. Perjuangan untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia hendaknya terus dilakukan melalui ketiga bentuk di atas ataupun dengan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan. Dengan melihat kenyataan yang ada, dari ketiga bentuk tersebut, bentuk kedua dan ketiga kelihatannya lebih baik dan lebih tepat untuk dilakukan di masa masa yang akan datang. Di samping karena Indonesia bukan negara agama, kita juga menghendaki agar hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara negara dan agama menjadi hubungan yang saling mendukung demi kemaslahatan rakyat.

Referensi:

Abdul Aziz, Jamal, Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional, http://www.ibda.files.wordpress.com/2008/04/07
Muchsin, Prof. Dr, SH, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, http://www.badilag.net/data/artikel
Daud, Mohammad Ali, Prof, Dr, SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1999.
Abdul, Manan, Dr, H, SH, S,IP, M.Hum, Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: