KAJI ULANG AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

KAJI ULANG AGENDA

PEMBERANTASAN KORUPSI

(oleh : Duscik Ce’olah)

 

 Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pembahasan dimasyarakat, pemberitaan di media massa dan di seminar-seminar tentang korupsi. Korupsi disebut telah merusak perekonomian negara indonesia. Akibat tindakan korupsi banyak sekali uang negara yang tidak sampaikan ke sasaran penggunaan sehingga tuujuan pembangunan tidak tercapai. Misalnya korupsi dana untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan pembangunan infrastruktur terhambat dan walaupun dilaksanakan kualitasnya tidak sesuai dengan semestinya. Korupsi disektor pendidikan menyebabkan agenda pembangunan sumber daya manusia tidak tercapai dengan baik. Korupsi disektor layanan publik dan birokrasi menyebabkan layanan kepada masyarakat tidak optimal dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

 

Paham akan besarnya dampak dari korupsi maka berbagai pihak menganggap penting untuk adanya usaha pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, munculnya agenda pemberantasan korupsi oleh pemerintah dengan membentuk badan adhoc khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimasyarakat, sejumlah pegiat anti korupsi membentuk sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap usaha pemberantasan korupsi seperti ICW, FITRAH dan lain-lain. Kini, setelah beberapa tahun agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan, begitu banyak pejabat yang dihukum mulai dari kepala Dinas, Bupati/Walikota, Gubernur, Anggota DPR, Menteri hingga pemimpin lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Namun pertanyaannya adalah apakah korupsi sudah berhasil diberantas atau setidaknya berhasil dikurangi secara signifikan sehingga agenda pembangunan dapat dicapai? Jawabannya tentu saja belum berhasil dan bahkan dengan gamblang dapat diketahui bahwa tindakan korupsi masih marak dilakukan oleh para pejabat. Akibatnya agenda pembangunan negara belum dapat dilakukan secara memadai.

 

Melihat kondisi ini harusnya pemerintah dan masyarakat pegiat anti korupsi memikir ulang tentang pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi. Perlu dikaji secara mendalam tentang korupsi dimulai dari akar permasalahan. Apakah akar masalah dari merajalelanya korupsi adalah kurang usaha pemberian hukuman, atau kurang banyak aturan-aturan terkait penyelenggaraan negara, atau masih rendahnya gaji para penyelenggara negara atau masalah kualitas moral atau semuanya adalah akar masalah. Jika memang akar masalahnya adalah kurangnya pemberian hukuman, maka pembentukan KPK sudah tepat. Jika akar masalahnya adalah masih rendahnya gaji penyelenggara negara maka perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan gaji penyelenggara negara. Untuk hal ini, dengan anggaran yang terbatas maka pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan misal dengan meningkatkan etos kerja PNS sehingga produktifitas PNS bisa ditingkat dan dengan demikian jumlah PNS dapat dikurangi. Poin ini penting sekali karena sebagian besar anggaran pemerintah dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai. Jika akar masalah korupsi adalah masalah kualitas moral, maka diperlukan agenda pembangunan sumber daya manusia secara total dimana pendidikan tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan dan seni tapi tentang moral. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melaksanakan agenda ini. Pemerintah berperan dalam pendidikan formal melalui penyusunan kurikulum yang berbasis moral, sedangkan masyarakat berperan pada pendidikan informal melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan pendidikan dalam keluarga. Poin itu dalam agenda pembangunan sumber daya manusia berbasis moral ini adalah harus adanya teladan dari para pemimpin mulai dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden. Selagi pemimpin tidak memberikan teladan yang baik maka agenda pembangunan sumber daya manusia tidak akan berhasil.

 

Jika akar masalah korupsi adalah masih lemahnya aturan-aturan, maka pemerintah dan DPR harus terus menerus melakukan perbaikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga ruang gerak tindak pidana korupsi dapat dipersempit.

 

Terkait akar masalah korupsi di Indonesia ini, penulis berpandangan bahwa semua permasalahan diatas merupakan akar masalah dari merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, agenda pemberantasan korupsi harus secara berkesinabungan memperbaiki masalah-masalah tersebut secara sungguh-sungguh. Point penting dari kesungguhan itu adalah harus ditunjukkan oleh presiden dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang senafas dengan usaha penyelesaian masalah-masalah diatas yaitu pemberian hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, peningkatan gaji pegawai, pembangunan sumber daya manusia berbasis moral dan memperketat aturan-aturan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak senafas dengan masalah diatas, maka omong kosong adanya kesungguhan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: